Persiapan SPBU Untuk Perubahan Harga BBM

Sosialisasi tentang rencana diberlakukannya dua harga Premium Rp4.500 dan Rp6.500/liter, Pertamina mengumpulkan seluruh pengusaha stasiun pengisin bahan bakar umum (SPBU) atau pom bensin se Jabodetabek Senin sore(22/4).

Namun sekalipun demikian Pertamina belum memberi kepastian tentang harga BBM ini karena menunggu keputusan Presiden. Pertemuan ini dilakukan bertujuan menyiapkan SPBU dari sekarang untuk mengantisipasi kemungkinan diberlakukannya kebijakan dua harga Premium.

Selain pengusaha SPBU dalam pertemuan tersebut juga dihadiri Dewan Pengurus Cabang Hiswana Migas wilayah Jakarta, Jabar dan Banten. Adapun rencana perubahan harga ini tanggal 26 April dan masih ada waktu mempersiapkannya.

Read more »

Gas Elpiji Naik, Pedagang Makanan Naikan Harga 10 %

Naiknya harga gas elpiji, sudah pasti diikuti dengan melonjaknya harga kebutuhan sehari-hari. Kalangan usaha kecil menengah (UKM) seperti industri makanan rumahan, perajin tempe tahu, restoran dan pedagang warung nasi akan menaikkan harga dagangannya. “Mereka akan menaikkan harga lima hingga sepuluh persen,” kata Sekjen Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Franky Sibarani, Sabtu (20/4).

Langkah mereka ini, terkait dengan keputusan Pertamina yang menaikkan harga gas elpiji 12 Kg hingga mencapai Rp13 ribu/tabung.

Sehari sebelumnya, General Manager Pertamina Region III, Hasto Wibowo, mengakui kenaikan harga gas elpiji 12 Kg hampir mencapai Rp13 ribu/tabung. Kenaikan mulai berlaku minggu ketiga April ini atau Senin (22/4).

Selama ini, kata Franky, tidak sedikit industri makanan rumahan, perajin tempe tahu, restoran dan pedagang warung nasi yang menggunakan gas elpiji 12 Kg sebagai sumber energi. Dengan naiknya harga gas elpiji itu beban mereka makin bertambah. Apalagi tarif dasar listrik juga naik.

Bahkan bagi pemilik restoran dan pedagang warung nasi, kenaikan harga gas elpiji 12 Kg makin menambah daftar panjang beban mereka. Sampai sekarang mereka juga masih dihantui melambungnya harga daging. Maka, mau tidak mau mereka menaikkan harga barang dagangannya sebagai kompensasi semua beban yang diterimanya.

Untuk menekan biaya ke depan, Franky menambahkan tidak menutup kemungkinan mereka beralih ke gas elpiji 3 Kg.

Read more »

Muatan Oli Bocor Di Tol Jakarta-Tanggerang

Pembocor oli bekas sepanjang dua kilometer di jalan Tol Jakarta-Tangerang dimintai pertanggungjawaban oleh PT Jasa Marga Tbk berupa penggantian biaya dan pengakuan kepada publik bahwa mereka adalah pelakunya.

Direktur Operasi PT Jasa Marga Tbk, Hasanudin saat dihubungi di Jakarta, Jumat, mengatakan, pembocor oli itu diduga adalah seorang pengemudi truk Ahmad Rizki dan dua perusahaan, sebagai pemilik oli bekas sebanyak 22 ribu liter yakni PT Sinar Maju Santoso dan CV Bangka Putra Expres.

"Pengemudi truk diduga ceroboh menumpahkan oli bekas di sepanjang dua kilometer jalan tol Jakarta-Tangerang, sehingga dua lajur jalan tol itu sempat tak beroperasi selama 16 jam," katanya.

Truk tronton ketika memuat oli bekas hanya dilapisi terpal plastik sehingga olinya berceceran di dua lajur jalan tol dari KM 21 sampai dengan KM 19 sehingga terpaksa tol terpaksa ditutup karena membahayakan pengguna jalan tol.

Selain itu, kata Hasanudin, oli bekas itu juga mencemari lingkungan di sekitar jalan tol dan akibat hujan deras, ceceran oli yang ada di jalan tol ini masuk ke aliran Sungai Cisadane.

"Jadi dalam peristiwa ini, Jasa Marga adalah pihak yang paling dirugikan," katanya.

Menurut Hasan, akibat kejadian tersebut, para petugas di lapangan dengan sigap segera berupaya untuk mengeringkan ceceran oli yang membasahi lajur 1 dan 2 sepanjang dua kilometer dengan menggunakan serbuk gergaji.

Serbuk gergaji ini dimaksudkan untuk mengeringkan jalan agar jalan bisa kembali kesat seperti semula. "Kami baru bisa mengoperasikan dua lajur tersebut pada pukul 08.00 pagi keesokan harinya (11/4)," katanya.

Minta pertanggungjawaban Jasa Marga sudah meminta pertanggungjawaban kepada Ahmad Rizki dan pemilik oli bekas yaitu Pimpinan PT Sinar Maju Santoso dan CV Bangka Putra Expres, untuk memberikan ganti rugi atas keteledorannya.

Dalam surat tuntutan yang disampaikan kepada ketiga pihak yang dianggap bertanggung jawab ini, Jasa Marga meminta mereka untuk untuk mengganti semua biaya operasional yang ditimbulkan akibat kebocoran oli tersebut.

Bahkan, kata Hasanudin, Jasa Marga juga meminta mereka untuk menyampaikan kepada publik, bahwa bocornya oli bekas dari truk ini akibat kesalahan mereka.

"Sebab ada kelompok masyarakat dan beberapa LSM yang menyatakan bahwa ini akibat kesalahan Jasa Marga. Padahal Jasa Marga juga sebagai korban dalam musibah ini," katanya.

Namun, Hasan tidak merinci berapa total kerugian yang dibebankan kepada pengemudi truk dan pemilik oli bekas tersebut.

Oleh karena itu, Hasanudin berharap agar pihak kepolisian dapat segera menyelesaikan kasus pencemaran lingkungan itu.

Jasa Marga juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pihak kepolisian, khususnya Polres Tangerang, yang segera tanggap untuk memproses kasus ini.

"Sampai saat ini, truk pelaku masih ditahan di Polres," ujarnya.

Bahkan, Kepala BLHD Kota Tangerang, Affandy Permana sebelumnya mengatakan, hampir seluruh Sungai Cisadane tertutup lapisan oli bekas akibat peristiwa itu.

"Dari pengecekan, semua permukaan sungai tertutup oli bekas. Ini sudah masuk kategori pencemaran berat," katanya.

Read more »

Pelayanan Rumah Sakit Kembali Dikeluhkan

Jakarta, Pelayanan rumah sakit bagi warga miskin di Jakarta kembali dikeluhkan. Kali ini, pelayanan tidak mengenakan dialami Anselmus Waso (72), saat berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasarrebo, Jakarta Timur. Ya, kakek yang akrab disapa Opa Mus ini mengaku seperti dipimpong petugas rumah sakit.

Pelayanan tidak mengenakan tersebut dirasakan warga Cipinang Asem RT 06/11, Kelurahan Kebonpala, Kecamatan Makasar saat hendak mengobati penyakit yang dideritanya, Rabu (17/4). Padahal, kata Opa Mus, dirinya sudah membawa surat rujukan dari puskesmas dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). "Saya bawa surat rujukan dari Puskesmas Kebonpala. Tapi sesampainya di RSUD Pasarrebo saya seperti dipimpong," keluh kakek berusia 72 tahun itu.

Adapun maksud ketangannya ke RSUD Pasarrebo yakni untuk mengobati rasa nyeri pada lambung serta pembengkakan di kedua kakinya. Tanpa membuang waktu, Opa Mus sudah tiba di RSUD Pasarrebo sekitar pukul 06.00. Setibanya di rumah sakit itu, oleh salah satu petugas keamanan, Opa Mus diminta ke loket satu di lantai dasar untuk mengambil nomor antrean.

Setibanya di loket satu, Opa Mus yang berjalan dengan dibantu tongkat justru disuruh naik ke lantai tiga rumah sakit. Kekesalan Opa Mus akhirnya memuncak, saat oleh petugas di lantai tiga, dirinya justru di suruh kembali ke lantai dasar untuk mengambil tiket antrean di loket enam. "Kesal juga dari bawah di suruh ke atas. Sampai di atas di suruh ke bawah. Apalagi petugasnya juga tidak ramah," keluh pria yang kini sudah hidup sendiri itu.

Opa Mus semakin kesal, karena setelah mengambil tiket, ia mendapatkan nomor antrean 4.104. "Coba kalau dari awal saya disuruh ke lokasi pengambilan loket yang sebenarnya. Begitu saya ambil tiket sudah nomor urut yang ke 4.104," katanya kesal.

Dengan perasaan kecewa dan kesal, Opa Mus akhirnya membatalkan berobat dan lebih memilih ke rumah kerabatnya yang lokasinya tak jauh dari RSUD Pasarrebo. Ia pun berharap, perlakuan serupa tidak akan dialaminya lagi. Opa Mus pun memutuskan untuk kembali berobat pada Kamis (18/4) besok dengan ditemani kerabatnya itu.

Menanggapi kejadian itu, Kepala Satuan Pelaksana Marketing dan Humas RSUD Pasarrebo, Deddy Suryadi mengakui adanya prosedur yang cukup panjang, terutama bagi pasien KJS untuk mendapatkan pelayanan rumah sakit. Karenanya, kata Deddy, pihaknya segera mengubah skema prosedur itu. "Kalau rawat inap, langsung diurus di kasir dengan melampirkan KK (kartu keluarga), KTP dan surat rujukan dari puskesmas," kata Deddy.

Prosedur itu, kata Deddy, mulai dijalankan Senin (22/4) mendatang dan saat ini pihaknya masih melakukan sosialisasi skema tersebut kepada para dokter agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Terkait peristiwa yang dialami Opa Mus, pihaknya akan terlebih dahulu mempelajarinya. Sebab, jika sesuai prosedur seharusnya tidak ada masalah berarti. "Kan ada prosedurnya, kalau sesuai berarti memang tidak masalah. Tapi nanti saya cek," katanya.

Ditambahkan Deddy, untuk pasien pemegang KJS, memang harus melalui tahap verfikasi yang dilakukan di lantai dua rumah sakit. "Jadi, ambil dulu nomor antrean di lantai dasar dengan antrean elektronik. Lalu, pasien ke lantai dua untuk mengantre data verifikasi," katanya.

Setelah melalui proses verifikasi dan dianggap lengkap, pasien akan mendapat nomor antrean untuk masuk poliklinik. "Setelah itu baru mendapat pelayanan kesehatan," tandasnya.

Read more »

Pengedar Uang Palsu Beraksi Kembali

Jakarta 17 April 2013, Aparat Polsek Jagakarsa berhasil menangkap seorang pengedar uang palsu (upal) saat bertransaksi di Jl Margasatwa, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (16/4). Penangkapan pelaku berawal dari laporan warga tentang adanya peredaran uang palsu di wilayah tersebut.

NR yang merupakan warga Citeurep, Bogor, Jawa Barat ini ditangkap polisi saat bersama 2 temannya berinisial MR dan UJ.

"Pas kita sergap MR dan UJ berhasil melarikan diri. Lalu polisi langsung menggeledah tersangka NR," ujar Kompol Arsalam, Kapolsek Jagakarsa, Selasa (16/4).

Dari tangan pelaku, polisi menemukan uang pecahan Rp 100.000 senilai Rp 54,2 juta. "Upal itu mau dijual dengan perbandingan 2:1. Untuk 1 uang palsu Rp 100 ribu, ditukar dengan Rp 50 ribu uang asli," kata Arsalam, sambil menunjukkan lembaran uang palsu dari tangan tersangka NR.

Tak puas sampai di situ, polisi pun kemudian melakukan penggeledahan di rumah tersangka di Bogor, Jawa Barat. Namun, polsi tidak menemukan lembaran uang palsu serta peralatan dan bahan untuk mencetak uang palsu.

"Awalnya NR ini terlibat dalam transaksi jual-beli tanah. Tanah itu dibeli dengan mobil Kijang yang digadaikan, hasil menggadaikan mobil itu adalah upal ini sebagian disimpan oleh NR selama kurang lebih 1 tahun," terangnya.

Akibat perbuatannya, NR dijerat dengan Pasal 244 jo 245 KUHP tentang Pengedaran Uang Palsu dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini NR mendekam di sel Polsek Jagakarsa.

NR tampak pasrah menerima nasib hidup di balik jeruji besi. "Saya pasrah saja, mungkin nasib saya jadi begini. Awalnya saya bantuin orang jual-beli tanah, terus uang dari situ ya jadi uang yang tidak laku ini," ucap NR.

Read more »

124 Siswa Absen Tidak Mengikuti UN Hari Pertama

(Berita Daerah - Jabodetabek) Sebanyak 124 siswa dari SMA, SMK, dan MA tidak mengikuti ujian nasional (UN) pada hari pertama pelaksanaan UN yang mulai digelar hari ini di DKI Jakarta. Ketidakhadiran mereka karena berbagai alasan mulai dari sakit hingga tanpa keterangan. Kendati demikian, pelaksanaan UN berjalan lancar dan tidak ada keterlambatan distribusi soal sebagaimana yang terjadi di 11 provinsi lain di Indonesia.

Data dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta dari 120.090 siswa yang terdaftar, sebanyak 119.966 atau 99,90 persen mengikuti UN. Sementara sebanyak 124 siswa atau 0,10 persen tidak hadir. Untuk siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) peserta terdaftar sebanyak 51.344 siswa. Dari jumlah itu sebanyak 51.298 siswa hadir, dan 46 siswa tidak hadir. Sementara peserta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdaftar 65.377 siswa. Dari jumlah itu 65.302 siswa hadir dan 75 siswa tidak hadir.

Sedangkan, peserta Madrasah Aliyah (MA) yang terdaftar 4.778. Dari jumlah tersebut sebanyak 4.775 siswa hadir dan hanya 3 siswa yang tidak hadir. "Untuk peserta SMALB yang terdaftar yakni 35 siswa dan kehadirannya mencapai 100 persen," kata Taufik Yudi Mulyanto, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Senin (15/4).

Taufik menyebutkan, dari ke-124 siswa yang tidak hadir di antaranya, 23 siswa sakit, 12 siswa mengundurkan diri, dan 89 siswa tanpa keterangan. Sementara peserta yang ujian di lapas sebanyak 3 siswa. "Semua berjalan dengan lancar. Soal terdistribusi pada waktunya, anak-anak bisa mengerjakan tepat waktu juga," ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengaku, sengaja tidak mengecek pelaksanaan UN pada hari pertama ini. Karena dikhawatirkan akan mengganggu konsentrasi siswa peserta UN. "Saya tidak ke lapangan, nanti malah ganggu yang ujian, tapi saya monitor terus. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada masalah," kata Jokowi.

Orang nomor satu di ibu kota ini berpesan kepada peserta UN untuk jujur dalam mengerjakan soal. Dirinya pun tidak menargetkan tingkat kelulusan siswa. "Yang paling penting satu saja, UN dikerjakan dengan jujur. Saya tidak punya target UN dengan kelulusan 100 persen atau berapa persen," tandasnya.

Read more »

Krisis Kehidupan Akibat pencemaran Air sungai

Air adalah sumber kehidupan. Semua makhluk hidup -manusia, hewan dan tumbuhan- bisa hidup di bumi karena air dan udara yang ada di planet biru ini.

Begitu pentingnya air bagi kehidupan. Bahkan 70 persen tubuh manusia terdiri atas air. Kekurangan air bisa menyebabkan dehidrasi yang berakibat fatal bagi tubuh.

Melihat pentingnya air bagi kehidupan, maka menjaga kebersihan dan eksistensi sumber-sumber air adalah kebutuhan manusia. Namun, kondisi sumber air seperti sungai saat ini sudah sangat memprihatinkan karena sudah tercemar.

Menurut pantauan Kementerian Lingkungan Hidup pada 2012 terhadap 411 titik pantau di 52 sungai strategis nasional yang ada di 33 provinsi, 75,25 persen titik pantau sungai memiliki status tercemar berat, 22,52 persen titik tercemar sedang dan 1,73 persen tercemar ringan.

Yang memprihatinkan, hanya 0,49 persen persen titik pantau yang masih memenuhi kualitas mutu air kelas II. Sudah tidak ada air dari 52 sungai tersebut yang memenuhi kualitas mutu air kelas I, yaitu bisa langsung dikonsumsi tanpa dimasak.

Jumlah titik pantau sungai tercemar berat tertinggi ada di Jawa, yaitu 94 titik. Titik pantau sungai dengan skor tinggi sebagai indikator tercemar berat adalah Sungai Ciliiwung (DKI Jakarta) dan Sungai Citarum (Jawa Barat).

Peningkatan Pantauan Sungai Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Pengembangan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Henry Bastaman mengatakan pemantauan kualitas air merupakan upaya menyelamatkan air. Pemantauan kualitas air boleh dikatakan sebagai upaya untuk menyelamatkan air dari degradasi kualitas dan kuantitasnya.

"Untuk mewujudkan kualitas air yang bersih dan sehat melalui pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran, diperlukan data hasil pemantauan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum," katanya.

Menurut Henry, hal itu perlu dilaksanakan bersama karena air untuk kehidupan umat manusia sehingga menjadi tanggung jawab besar bersama.

"Di berbagai daerah, kelangkaan air terjadi. Sumber air kian langka meskipun negeri kita adalah negara tropis dengan curah hujan tinggi. Kita harus waspada dengan isu mengenai air," katanya.

Henry mengatakan pencemaran merupakan ancaman serius bagi ketersediaan air di masa sekarang dan masa depan. Sumber daya air saat ini sudah mencapai tingkat kritis.

"Kita perlu merenungkan kembali penyusunan tata ruang supaya keseimbangan alam tetap terjaga dengan berkaca pada pembangunan yang selama ini kita lakukan," ujarnya.

Untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas pemantauan air sungai, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup menggelontorkan dana dekonsentrasi kepada pemerintah provinsi.

"Sejak pelaksanaan dekonsentrasi pada 2008, kapasitas dan kemampuan pemantauan air oleh provinsi terhadap 52 sungai di Indonesia semakin meningkat," kata Henry.

Henry mengatakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, KLH memandang perlu adanya dekonsentrasi bidang lingkungan hidup kepada gubernur.

"Gubernur selaku wakil pemerintah menerima dana dekonsentrasi dari APBN dengan harapan adanya sinergitas pemantauan sungai dan mempertajam data pemantauan kualitas air sungai dapat berkesinambungan," ujarnya.

Henry mengatakan meskipun kapasitas dan kemampuan pemantauan Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) provinsi sudah semakin meningkat, tetapi kualitas air sungai masih rendah.

"Tingkat pencemaran air sungai terutama dari limbah domestik masih tinggi. Sebab, meskipun air sungai dipantau terus, tingkat pencemarannya juga masih tinggi," katanya.

Menurut Henry, dekonsentrasi lingkungan hidup, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengawasan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas daerah dalam menyelesaikan permasalahan dan pengelolaan lingkungan.

"Kegiatan mengoordinasi bukanlah pekerjaan mudah. Perlu konsistensi dan komitmen yang telah disepakati bersama. Komunikasi dan koordinasi sangat berperan untuk mencapai tujuan tersebut," katanya.

Karena kompleksitas permasalahan, kata Henry, pengelolaan kualitas air tidak dapat dipikul sendiri oleh KLH. Karena itu, perlu ada upaya untuk menumbuhkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran air melalui kampanye hidup sehat.

"Masyarakat perlu diberi kesadaran bahwa sungai bukanlah tong sampah besar," ujarnya.

Peningkatan Kualitas Data Pada Rapat Kerja Teknis Teknis Nasional Pemantauan Kualitas Air Sungai di Mamuju, Sulawesi Barat yang dilaksanakan akhir Maret 2013, dihasilkan empat rumusan yaitu peningkatan kualitas data hasil pemantauan, peningkatan kualitas pelaksanaan pemantauan kualitas air 2013 dan sasaran sungai dan peningkatan komitmen pemantauan kualitas air sungai.

"Rakernis ini merupakan wahana untuk meningkatkan kualitas data dan pelaporan dalam pemantauan kualitas air sungai. Data yang dihasilkan harus sahih dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Henry Bastaman.

Henry mengatakan data yang diperoleh melalui pemantauan kualitas air sungai harus dipublikasikan kepada publik supaya masyarakat tahu kondisi air sungai di Indonesia.

Namun, yang paling penting, kata Henry, data pemantauan kualitas air sungai juga akan menjadi landasan para pengambil kebijakan terkait dengan tata ruang dang pengelolaan lingkungan.

"Meskipun belum bisa mencerminkan kondisi sungai secara keseluruhan, tetapi setidaknya kita tahu bahwa ada sungai yang sudah tercemar. Namun, masyarakat harus diberikan informasi yang rinci termasuk mengenai titik pantau yang dipilih," tuturnya.

Henry mengatakan kapasitas dan kemampuan pemantauan air sungai akan terus ditingkatkan dengan sumber daya dan dana yang ada. Menurut dia, memang sulit untuk memantau seluruh sungai yang ada.

"Bahkan Amerika Serikat saja juga tidak bisa memantau seluruh sungai yang mereka miliki," ujarnya.

Lingkungan dan Pembangunan Meskipun kebutuhan air bersih sangat tinggi, tetapi masyarakat dan pemerintah masih memiliki kesadaran yang kurang dalam menjaga dan melestarikan kebersihan sungai. Dalam pembangunan, lingkungan sering harus dikorbankan demi peningkatan perekonomian.

Padahal, menurut Henry, pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan bisa berjalan beriringan.

"Contohnya adalah Provinsi Sulawesi Barat yang pertumbuhan ekonominya tertinggi nasional, yaitu 10,49 persen, tetapi kondisi lingkungan terutama kualitas air sungainya masih sangat baik," katanya.

Kenyataan di Sulawesi Barat itu, kata Henry, mematahkan paradigma bahwa upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak bisa berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Barat Aladin S Menggang mengatakan ada kecenderungan penurunan tingkat pencemaran air sungai di Sulawesi Barat sejak dilakukan pemantauan pada 2009.

"Berdasar data pantauan sejak 2009, Sungai Lariang, Sungai Mamasa dan Sungai Mapili memperlihatkan kecenderungan penurunan tingkat pencemaran dan memenuhi syarat untuk peruntukan air kelas II," kata Aladin S Menggang di Mamuju, Selasa.

Selain penurunan tingkat pencemaran air, Aladin mengatakan ketiga sungai tersebut juga dapat difungsikan sebagai sarana dan prasarana rekreasi, budidaya perikanan dan irigasi pertanian.

Menurut Aladin, khusus Sungai Sangngora yang merupakan anak Sungai Mamasa, hasil analisis sampel air menunjukkan masih layak sebagai air minum tanpa proses pengolahan terlebih dahulu.

Selain itu, Aladin mengatakan ada kecenderungan penurunan tingkat pencemaran air sungai di Sulawesi Barat sejak dilakukan pemantauan pada 2009.

"Berdasar data pantauan sejak 2009, Sungai Lariang, Sungai Mamasa dan Sungai Mapili memperlihatkan kecenderungan penurunan tingkat pencemaran dan memenuhi syarat untuk peruntukan air kelas II," katanya.

Selain penurunan tingkat pencemaran air, dia mengatakan ketiga sungai tersebut juga dapat difungsikan sebagai sarana dan prasarana rekreasi, budidaya perikanan dan irigasi pertanian.

"Dengan pemantauan ini, semoga dapat menjadi pertimbangan bagi semua pemangku kepentingan untuk melestarikan dan mengendalikan pencemaran air sungai," tuturnya.

Read more »

DKI Menunggu Jawaban Atas Dua Klausul Proyek JEDI Yang Dinilai Memberatkan

(Berita Daerah - Jabodetabek) Pemprov DKI Jakarta hingga kini masih menunggu jawaban dari Bank Dunia terkait dua klausul yang dinilai memberatkan dalam proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) atau program pengerukan 13 sungai di ibu kota.

Kedua klausul yang memberatkan itu diantaranya, masa waktu penyelesaian pengerukan 13 sungai selama lima tahun serta pemberian ganti rugi berupa uang kepada warga bantaran kali yang terkena relokasi.

“Waktu pelaksanaan terlalu lama. Kita juga tidak suka kan ngajarin orang yang tinggal di bantaran kali diberikan ganti rugi uang,” ujar Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balaikota.

Dikatakan Basuki, pihaknya memiliki konsep tersendiri untuk memindahkan warga bantaran kali yang terkena proyek JEDI ke rumah susun. “Kami tidak bersedia memberikan ganti rugi uang. Tapi, kenapa Bank Dunia mendikte. Ganti rugi uang tidak betul saya bilang,” kata Basuki.

Langkah yang benar, kata Basuki, yakni tidak memberikan uang melainkan menyediakan rumah layak huni kepada warga bantaran kali. “Itu namanya Pancasilais. Kalau kita usir, bangun untuk yang kaya saja, namanya kapitalis,” tuturnya.

Dia juga menilai, target penyelesaian pengerukan sungai selama lima tahun terlalu lama. Karena itu, pihaknya meminta agar program JEDI berlangsung selama kurun waktu dua tahun. Sebab, penyelesaian kesepakatan perjanjian proyek JEDI telah dimulai tahun 2008 dan hingga saat ini belum penandatangan pinjaman tak kunjung terealisasi.

Ditambahkan Basuki, jika Bank Dunia tidak bisa menyanggupi perubahan kedua klausul tersebut, maka pihaknya akan mengusulkan pembatalan pinjaman. Terlebih, Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI juga telah diperintah untuk mengganggarkan dalam APBD Perubahan dan APBD tahun depan

Read more »

Toko Furniture di Pasarminggu Hangus Terbakar

(Berita Daerah - Jabodetabek) Peristiwa kebakaran kembali terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Kali ini sebuah toko furniture di Pasarminggu hangus di lalap si jago merah, Rabu (3/4) petang. Pekatnya kepulan asap sempat membuat sulit petugas dalam menemukan titik api.

"Yang terbakar Toko Cipta Bangun Karya. Kepulan asap hitam mulai terlihat sekitar pukul 18.30," ujar Jamal (35) pedagang rokok di sekitar lokasi kejadian yang tak jauh dari Mapolsek Pasarminggu, Rabu (3/4).

Dikatakan Jamal, begitu kepulan asap membumbung tinggi, kepanikan langsung terlihat. Warga dan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar lokasi kejadian terlihat berupaya membantu memadamkan kobaran api. Begitupun para karyawan toko yang tampak sibuk memadamkan kebakaran.

Tak lama kemudian, 18 unit mobil pemadam kebakaran Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB) Jakarta Selatan tiba di lokasi kejadian. "Kita sempat kesulitan karena titik api berada di lantai tiga toko. Banyaknya kepulan asap juga menyulitkan kami masuk menuju titik api," kata Benyamin, Perwira Piket Sudin Damkar dan PB Jakarta Selatan.

Untuk mengurangi asap, lanjut Benyamin, pihaknya meminta bantuan mobil khusus dari Sudin Damkar dan PB Jakarta Timur. "Itu untuk mengurangi asap dan membawa alat bantu pernapasan untuk bisa menembus ke dalam," ucapnya.

Selang satu jam kemudian, api akhirnya berhasil dikuasai petugas. "Titik api dari lantai 3, langkah awal kita lokalisir agar tidak menyebar. Api diduga dari korsleting listrik dan menyambar kasur hingga merembet ke furniture lainnya," tandasnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namu kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Namun karena kebakaran terjadi di jam pulang kantor, kemacetan di sekitar lokasi kejadian tidak dapat dihindari. Terlebih, satu lajur jalan ditutup untuk parkir mobil pemadam kebakaran.

Read more »

Jokowi Minta Penasihat MRT dari Pihak Netral Dalam Pembangunan MRT

(Berita Daerah - Jabodetabek) Gubernur DKI Jakarta bersikeras akan melibatkan penasihat netral atau independen dalam pembangunan mega proyek Mass Rapid Transit (MRT). Hal ini diperlukan agar pembangunan angkutan massal berbasis rel tersebut objektif.

"Masa semuanya mulai dari uang pinjaman, perencanaan, dan kontraktornya dari Jepang. Lalu, siapa yang awasi? Sehingga harus ada advisor dari negara yang netral," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (2/4).

Jokowi juga menilai, peluang untuk renogisiasi sangat mungkin dilakukan. Karena dalam sebuah perjanjian harus mengakomodir keinginan kedua belah pihak. Selain itu, proses pinjaman yang akan diberikan pihak JICA juga dinilai rumit. Pinjaman baru bisa diberikan setelah tiga bulan kontrak diserahkan dan diperiksa terlebih dahulu oleh JICA.

Seperti diketahui, JICA memberikan pinjaman lunak kepada Pemerintah Indonesia sebesar 120 miliar yen atau setara dengan Rp 15 triliun untuk membangun MRT di Jakarta.

Sebelumnya, Jokowi meminta pihak Singapura dan Shanghai untuk menjadi penasihat dan pengawas dalam pembangunan MRT. Sebab, pihaknya mengaku belum memiliki pengalaman dalam pembangunan MRT. Singapura sendiri merupakan salah satu negara yang berhasil mengembangkan angkutan massal berbasis rel tersebut.

Read more »

1.000 Titik Wifi Gratis Akan Dipasang Kawasan Jakarta Utara

(Berita Daerah - Jabodetabek) Untuk memberikan kemudahan warganya dalam mengakses internet secara gratis, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara akan bekerjasama dengan PT Telkom untuk memasang wifi di 1.000 titik yang tersebar di sejumlah tempat pelayanan publik di Jakarta Utara. Diharapkan pada 20 April mendatang, layanan internet gratis tersebut sudah dapat dinikmati warga setempat.

Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono, mengatakan dalam rangka memberikan informasi yang semakin cepat dan mudah kepada masyarakat, pihaknya akan bekerjasama dengan PT Telkom untuk memasang wifi di sejumlah tempat-tempat umum, seperti rumah sakit, pasar, mal, puskesmas, pelayanan terpadu, pelayanan satu pintu, kantor kelurahan, kecamatan, dan walikota.

"Dengan adanya jaringan wifi ini masyarakat bisa mengakses internet dengan mudah dan juga aparat juga langsung mengirim informasi kepada masyarakat. Ini yang kita sedang bicarakan dengan PT Telkom dan tadi sudah paparan. Meskipun selama ini sebagian sudah ada, tapi kami ingin luas lagi jangkauannya," ujar Bambang, usai memimpin rapat pimpinan (Rapim) di Kantor Walikota Jakarta Utara, Senin (1/4).

Program ini, kata Bambang, merupakan program Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo agar Jakarta bebas wifi, dan juga supaya masyarakat mudah mengakses melalui internet tentang pembangunan di Jakarta maupun di Jakarta Utara. "Secepatnya akan dipasang, dan diharapkan bulan ini. Yang jelas Kantor Walikota, Kelurahan dan Kecamatan, puskmesmas, 12 jalur destinasi wisata pesisir, pelayanan satu pintu. Awalnya akan dipasang 1.000 titik wifi. Pemasangan wifi ini tidak membutuhkan lahan, hanya memakai alat modem saja," katanya.

Mengenai anggaran untuk pemasangan wifi ini, sambung Bambang, pihaknya masih mengkajinya. Sebab, pihaknya masih membahas mengenai biaya pemasangan wifi tersebut, apakah Pemkot Jakarta Utara membayarnya atau pihak PT Telkom yang memiliki program tersebut. "Kami masih akan bicarakan, apakah kita membayar itu, apakah itu program Telkom. Nanti secara teknis akan dirapatkan lagi. Untuk jaringan sudah ada di Walikota, di spot-spot sudah ada di lantai 1, tapi seluruhnya akan ada di semua lantai," ungkapnya.

Kepala Suku Dinas Kominfomas Jakarta Utara, Chasmi Chalid menuturkan, sejauh ini sudah ada 300 titik wifi yang sudah terpasang di sekolah-sekolah. Nantinya, akan ditambah menjadi 1.000 titik wifi di rumah sakit, sekolah, pasar, mal, kantor Walikota, Kelurahan, Kecamatan, stasiun, dan lain-lain. "Pemasangan wifi ini yang memiliki banyak ruang publik, dan jangkauan radiusnya bisa mencapai 70 meter. Kira-kira tanggal 20 April mendatang sudah dipasang dan digunakan secara gratis bagi masyarakat. Kalau lemot masih kami bicarakan dengan PT Telkom, karena kalau lemot takutnya orang banyak yang ninggalin," tuturnya.

Iis (24), warga Koja menyambut baik rencana Pemkot Jakarta Utara untuk memasang wifi di sejumlah tempat pelayanan publik. Sebab, bila tidak memakai akan memakan pulsa sekitar Rp 2.000. "Ya lumayan pak, biar nggak kena pulsa. Biasanya dipakai dari ponsel untuk browsing, dan download lagu," ujarnya.

Read more »

Transjakarta Siapkan Pengalihan Arus Untuk Antisipasi Demo

(Berita Daerah - Jabodetabek) Untuk mengantisipasi demo besar-besaran yang akan berlangsung Senin (25/3), pihak Unit Pengelola Transjakarta telah menyiapkan pengalihan arus di beberapa koridor. Meski begitu, pengelola bus Transjakarta memastikan, pelayanan bus Transjakarta akan tetap berlangsung normal yakni mulai pukul 05-00 hingga larut malam.

Kepala Unit Pengelola Transjakarta, Muhammad Akbar mengatakan, layanan bus Transjakarta akan berjalan normal seperti sedia kala dimulai sejak pukul 05.00. Terlebih, dari pengalaman yang sudah-sudah, aksi demo biasanya dilakukan di atas pukul 09.00. Sehingga pihaknya pun meminta kepada para calon penumpang, terutama di pagi hari untuk tidak perlu khawatir. "Pagi, kami akan beroperasi normal seperti biasa. Untuk siangnya, kita akan lihat situasi di lapangan," ujar Akbar, Minggu (24/3).

Dengan begitu, kata Akbar, saat jalur Transjakarta tak bisa lagi dilalui karena dipenuhi para pendemo, pihaknya langsung memutuskan untuk melakukan pengalihan arus. "Diusahakan kami lakukan pengalihan arus. Karena memang ada beberapa jalur yang masih bisa dilintasi. Tapi, kalau sudah dialihkan tetap tidak bisa dilalui juga, terpaksa kami stop," katanya.

Adapun jalur bus Transjakarta yang rawan dengan aksi demo diantaranya terdapat di koridor I (Blok M-Kota) dan koridor IX (Pinangranti-Pluit) seperti, Jl Jenderal Sudirman, Jl MH Thamrin, Jl Medan Merdeka Barat dan Jl Gatot Subroto.

Pengalihan arus yang disiapkan yakni, di koridor I yakni dari arah Blok M untuk menghindari Bundaran Hotel Indonesia, melalui Jl KH Mas Mansyur-Abdul Muis-Harmoni. Dengan begitu, beberapa halte mulai dari Halte Karet hingga Halte Monas tidak dilintasi bus yang memiliki jalur khusus ini. Sementara untuk koridor IX yang melintas di Jl Gatot Subroto, akan dialihkan melalui Tol Dalam Kota.

Namun, jika semua jalur tidak bisa dilintasi, maka terpaksa layanan bus Transjakarta akan distop sementara operasionalnya. Kendati demikian, semua bus akan tetap siaga, sehingga saat jalur bus bisa dialalui, maka Transjakarta dioperasionalkan kembali.

Seperti diketahui, Senin (25/3), rencananya akan berlangsung aksi unjuk rasa besar-besaran di ibu kota. Salah satu peserta aksi yakni, Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) yang akan menuntut soal nasionalisasi tambang minyak dan gas dan isu penting lainnya menyangkut kepemimpinan Presiden SBY.

Read more »

Protes BTS, Warga Mendatangi Kantor Walikota Jakarta Selatan

(Berita Daerah - Jabodetabek) Puluhan warga Jl M, RT 07/06, Pasarminggu, mendatangi Kantor Walikota Jakarrta Selatan. Kedatangan mereka untuk menuntut pembongkaran menara Base Transceiver System (BTS) yang terdapat di wilayahnya.

"Menara BTS itu sudah dibangun sejak sebulan lalu. Padahal, warga sudah menolaknya sampai-sampai mengajukan surat hingga menelpon Wakil Gubernur DKI Jakarta, tapi pembangunannya terus berjalan," keluh Yanti (43), salah seorang perwakilan warga yang mendatangi Kantor Walikota Jakarta Selatan, Kamis (21/3).

Dikatakan Yanti, saat itu, salah seorang staf Wakil Gubernur DKI Jakarta yang menerima pengaduan warga. Lalu, staf itu memerintahkan orang kelurahan untuk menyerap keluhan warga. "Kita sempat dipanggil ke Kelurahan Pasarminggu, ungkapkan keberatan. Tapi hingga sudah berdiri, tidak ada realisasi pembongkaran," keluhnya.

Menara BTS itu, kata Yanti, dibangun di atas lantai dua rumah seorang warga. Namun, ia belum mau menyebutkan nama pemilik rumah tersebut. "Pelaksananya PT Alkas. Sekarang sudah dua minggu berdiri, tinggal proses instalasi. Berdiri di atas lantai dua rumah salah satu warga dengan tinggi sekitar 12 meter," ungkapnya.

Warga yang keberatan juga sempat ke ruangan Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Jakarta Selatan dan ditemui salah seorang staf bernama Elzayanti. "Menara dan reklame tidak di sini lagi, setelah keluar Pergub No 128 tahun 2012 tentang izin bangunan. Lebih baik langsung ke Wakil Walikota," sarannya.

Sementara itu, Lurah Pasarminggu, Chairussalam mengatakan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin pendirian menara yang dimaksud warga. Lagipula dari keterangan pemilik rumah, dirinya sudah mencoba mengurus perizinan. "Dia sudah coba urus izin ke sudin terkait, tapi katanya tidak diperlukan karena tingginya di bawah 25 meter. Dan itu sepertinya bukan untuk BTS hanya antena biasa, model untuk ORARI," tuturnya.

Ditambahkan Chairussalam, pemilik dan warga sudah melakukan mediasi sebelumnya dengan staf ahli Wakil Gubernur DKI Jakarta. "Saya tidak tahu pasti hasilnya, tapi pemilik akan segera membuat pemberitahuan pendirian antena ke pihak kelurahan dan warga sekitar. Ini biasa, ada pro kontra dilingkungan masyarakat," tandasnya.

Read more »

Hewan Yang Berpotensi Tularkan Rabies Ditangkap

(Berita Daerah - Jabodetabek) Sebanyak 117 hewan yang berpotensi menyebarkan penyakit rabies seperti kucing dan anjing liar berhasil ditangkap jajaran Sudin Peternakan dan Pertanian Jakarta Pusat. Intensitas razia dilakukan sejak Februari hingga Maret 2013 di sejumlah pemukiman penduduk, karena dikhawatirkan hewan-hewan tersebut menggigit manusia dan menyebarkan penyakit rabies.

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sudin Peternakan dan Pertanian Jakarta Pusat, Sarjoni mengatakan, sebelum melakukan penangkapan terhadap hewan-hewan itu, pihaknya melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan dan ketua RW. Dengan begitu, bisa saling membantu dalam menangkapi kucing dan anjing liar tersebut.

Selain di wilayah Karettengsin, Tanahabang, razia juga dilakukan pihaknya di Kelurahan Kebonkelapa, Kelurahan Cempakabaru, Kelurahan Petamburan dan Kelurahan Gunungsahari Selatan.

“Selama Febuari dan Maret 2013, total kucing dan anjing liar yang ditangkap mencapai 117 ekor. Semuanya dikirim ke Balai Kesehatan Hewan dan Ikan (BKHI) Ragunan, Jakarta Selatan,” ujarnya, Rabu (20/3).

Ia mengaku keberadaan kucing dan anjing liar tersebut kerap dikeluhkan warga, sehingga pihaknya terpaksa menangkapnya agar tidak membahayakan warga setempat. "Kadang hewan liar itu juga dilindungi sama warga. Makanya kita sosialisasikan ke warga kalau tidak mau pelihara lebih baik serahkan ke kita biar kita serahkan lagi ke pihak yang berwenang," terangnya.

Menurutnya, tidak ada larangan untuk masyarakat memelihara hewan. Tapi, ketika masyarakat ingin memeliharanya hewan-hewan tersebut hendaknya dibawa ke dokter atau klinik hewan agar diperiksa kesehatannya secara rutin. "Ini  untuk menghindari penyakit yang ditimbulkan hewan tersebut," jelasnya.

Read more »

Bus Transjakarta Gandeng Ditambah, untuk Mendukung Ganjil Genap

(Berita Daerah - Jabodetabek) Untuk meningkatkan pelayanan bus Transjakarta, Pemprov DKI Jakarta terus menambah armada bus Transjakarta di beberapa koridor. Bahkan, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan melakukan lelang investasi untuk memperbanyak armada bus. Rencananya, Oktober mendatang, 76 bus gandeng siap beroperasi untuk melayani koridor II (Pulogadung-Haromoni) dan koridor III (Kalideres-Harmoni).

Kepala Dishub DKI Jakarta, Udar Pristono mengatakan, tahun ini pihaknya akan melakukan perbaikan dan pembenahan angkutan umum secara besar-besaran. Karenanya, untuk menambah jumlah armada bus, selain menggunakan APBD, pihaknya juga akan mengadakan lelang investasi. "Pengadaannya dilakukan oleh operator, sehingga tidak ada anggaran dari APBD," ujar Pristono, Kamis (14/3).

Setelah lelang investasi ke-76 armada bus gandeng itu, dikatakan Pristono, pihaknya akan membuka kembali lelang investasi berikutnya untuk 158 unit bus. Diperkirakan, proses lelang investasi ke-158 bus akan dioperasikan pada awal tahun 2014.

Ditambahkan Pristono, pengadaan bus dengan lelang investasi atau dari operator ini diluar rencana penambahan 450 bus oleh Pemrpov DKI Jakarta. "Penambahan ini untuk memperkuat angkutan umum di Jakarta. Sebab, kebijakan ganjil genap akan tidak lebih berisiko jika angkutan massal yang tersedia berjumlah banyak," katanya.

Pristono pun yakin jika nantinya kebijakan sistem ganjil genap diberlakukan di jalur 3 ini 1 plus Jl Rasuna Said, ketersediaan angkutan massal di kawasan itu sudah cukup memadai. Sejauh ini, kawasan tersebut dilalui koridor I (Blok M-Kota), koridor VI (Ragunan-Dukuhatas) dan koridor IX (Pinangranti-Pluit).

Read more »