Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2013

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro memperkirakan, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2013 berada pada kisaran 6,2-6,3 persen karena kondisi perekonomian global belum membaik sepenuhnya.

"Tahun ini memang kondisinya belum bisa diyakini lebih baik dari tahun lalu," ujarnya di Jakarta, Senin.

Bambang mengharapkan kondisi perekonomian global mulai membaik pada semester II, agar target pertumbuhan yang diperkirakan tahun ini mencapai 6,3-6,5 persen dapat tercapai.

"Kita mengandalkan semester II. Kita berharap ada perbaikan di global, terserah mau (perbaikan harga) komoditas atau apa," katanya.

Bambang juga menginginkan adanya kepastian terkait kebijakan bahan bakar minyak bersubsidi karena dapat memberikan dampak kepada kualitas pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

"Kalau ada kebijakan, malah positif buat pertumbuhan, karena itu bagus pengaruhnya ke makro," katanya.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013 berada pada kisaran 6,2-6,6 persen, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 6,3-6,8 persen.

"Secara ringkas, adanya prediksi tersebut selain karena masih melambatnya pemulihan ekonomi global, di dalam negeri sendiri investasi bangunan tetap tumbuh kuat, namun investasi nonbangunan cenderung melambat," kata Gubernur BI Darmin Nasution.

Ia juga mengatakan, permintaan domestik masih tumbuh cukup tinggi pada tahun ini, meski terjadi moderasi, ditengah perbaikan pertumbuhan dari sisi eksternal.

"Di sisi lain, volume ekspor mengalami peningkatan sejalan dengan perbaikan ekonomi di beberapa negara mitra dagang utama, khususnya China," ujarnya.

Sementara, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya mencapai 6,2 persen, sedangkan Bank Pembangunan Asia (ADB) memberikan proyeksi 6,4 persen.

Read more »

Segmen City Car Sebesar 10 Persen Ditargetkan Mitsubishi

Mitsubishi menargetkan pangsa pasar sekitar 10 persen untuk kendaraan perkotaan (city car) kecil di Indonesia di tengah persaingan yang semakin ketat di segmen tersebut.

"Namanya persaingan itu hal biasa, bukan hal baru. Tapi kami yakin penjualan Mitsubishi Mirage meningkat terus," kata Direktur Pemasaran PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) Rizwan Alamsjah di Jakarta.

Di sela perayaan Hari Kartini bertajuk "Mirage Eco-Manner Institute for Woman", ia menjelaskan sejauh ini penjualan hatchback (sedan buntung) Mirage yang mengusung mesin 1.200 cc terus meningkat dari angka 300 unit menjadi sekitar 700 unit per bulan saat ini.

"Penjualannya naik terus, dari awalnya 400 unit sekarang sudah 700 unit per bulan," katanya.

Sejauh ini, ia menilai belum banyak konsumen mengenal Mirage sebagai kendaraan hatchback Mitsubishi karena Mitsubishi lebih banyak mengeluarkan mobil yang sporty seperti SUV Pajero.

Ia optimistis melalui teknologi mesin terbaru MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve Electronic) yang disematkan pada Mirage, permintaan kendaraan tersebut akan meningkat. Selain itu, ia mengklaim, kabin pada mobil tersebut terluas di kelasnya.

Apalagi, kata Rizwan, kendaraan tersebut terbukti irit dibandingkan mobil sejenis di segmennya. Pada acara "Mirage Eco Fun Drive" 10 Maret 2013, konsumsi BBM Mirage mampu menyentuh angka 27 km/liter dengan transmisi otomatik dan 25,2 km/liter dengan transmisi manual.

Sampai triwulan pertama 2013, Mirage memberi kontribusi ketiga terbesar penjualan Mitsubishi di segmen kendaraan penumpang setelah Pajero dan Outlander.

"Pasar city car kecil seperti Mirage, kami yakini akan terus meningkat di Indonesia," ujarnya. Ia bahkan meyakini pertumbuhan segmen city car kecil bisa menembus angka 50 persen, karena kendaraan tersebut irit bahan bakar di tengah lalu lintas perkotaan yang semakin macet.

Kendati demikian, menurut dia, karakter pasar mobil di Indonesia masih pada jenis kendaraan serba guna (MPV), meskipun pertumbuhannya sekarang tidak besar lagi.

Berdasar data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) pangsa pasar kendaraan perkotaan kecil mencapai sekitar 10-11 persen dari total penjualan mobil di Indonesia yang tahun 2012 menembus angka di atas satu juta unit.

Read more »

Ujian Nasional Menyisakan Masalah

Ujian Nasional (UN) dari tahun ke tahun menyisakan masalah. Jika sebelumnya isu kebocoran jawaban soal – soal ujian, keterlambatan distribusi soal, kini malah penundaan pelaksanaan ujian. Sebanyak 11 provinsi tidak bisa menggelar UN secara serentak.

Ke-11 provinsi yang terpaksa menggeser jadwal UN adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Meski penundaan hanya pada mata pelajaran bahasa Indonesia, tetap saja menjadi catatan hitam bagi dunia pendidikan kita. Tak berlebihan jika ada yang memelesetkan UN menjadi Ujian Gagal Nasional atau Ujian Sebagian Nasional.

Ini wajar saja sebagai bentuk kekecewaan, setidaknya bagi puluhan ribu siswa dan orangtua di 11 provinsi yang tertunda.

Kekecewaan masyarakat tersebut tentunya tidak cukup direspons dengan permohonan maaf atau pernyataan “Saya yang bertanggungjawab”, tetapi bagaimana bentuk tanggungjawab dan apa yang harus dipertangggungjawabkan.

Jangan karena dianggap persoalan teknis, lantas masalah dianggap selesai begitu UN tuntas digelar. Sebaiknya persoalan teknis inilah yang mesti kaji, ditelusuri dan dievaluasi mulai dari perencanaan, pengadaan tender, hingga pelaksanaan di lapangan.

Kajian ini tidak semata mencari – cari kesalahan, tetapi mencari penyebab masalah sehingga di kemudian hari kemungkinan terjadinya kesalahan dapat dihindari. Namun, jangan lantas alergi, jika ternyata ditemukan adanya masalah, misalnya dalam perencanaan dan pengadaan tender.

Kekeliruan inilah yang harus dipertangggungjawabkan kepada publik karena dana penyelenggaraan UN berasal dari publik (rakyat). Mereka yang telah membuat UN bermasalah perlu mendapat sanksi yang dapat menimbulkan efek jera. Ini salah satu bentuk konkret sikap bertanggungjawab. Disinilah perlunya transparansi.

Jika akar masalah selalu tertutupi, evaluasi yang dilakukan tidak akan menghasilkan solusi jitu, bahkan pelaksanaan UN, boleh jadi, setiap tahun akan menimbulkan masalah baru.

Kalau sudah demikian, UN akan selamanya menjadi trauma. Bedanya siswa trauma bukan karena belum siap menghadapi ujian atau tidak mampu menyelesaikan soal – soal ujian, tetapi stres menghadapi banyak masalah sebagai akibat ketidaksiapan penyelenggara UN.

UN adalah salah satu jenis evaluasi yang dilakukan pada dunia pendidikan dan disesuaikan dengan standar pencapaian hasil secara nasional. Jika dalam pelaksanaan terdapat masalah, seperti penundaan jadwal sehingga tidak bisa dilakukakan serentak secara nasional, maka penyelenggara dan penanggungjawab UN itu sendiri yang harus dievaluasi.

Read more »

Kenaikan Harga BBM Tak perlu Persetujuan DPR

Pemerintah tidak perlu meminta persetujuan DPR untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, kata Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto.

"Sesuai UU APBN 2013, pemerintah bisa mengubah harga BBM tanpa harus mendapatkan persetujuan DPR," katanya di Jakarta, Selasa.

Pemerintah berencana menaikkan harga BBM untuk mobil pribadi sebagai upaya mengurangi subsidi komoditas tersebut yang terus meningkat.

Sedangkan kendaraan jenis sepeda motor dan angkutan umum serta barang tetap memperoleh subsidi penuh dengan harga BBM Rp4.500 per liter.

Namun, pemerintah masih belum memutuskan waktu dan besaran kenaikan harga, serta mekanisme di lapangan yang tepat dari kebijakan tersebut.

Dito mengatakan, pemerintah harus segera mengambil langkah soal subsidi BBM.

"Wacana BBM ini sudah terlalu lama dan kontraproduktif. Masyarakat maupun dunia usaha menantikan kepastian dari kebijakan yang diambil," katanya.

Menurut dia, disparitas harga BBM yang jauh saat ini telah menimbulkan penyalahgunaan subsidi dan tidak mendorong energi alternatif seperti biofuel dan BBG.

Ia menambahkan, kelangkaan BBM subsidi khususnya solar di sejumlah daerah dalam beberapa pekan terakhir ini sudah mengganggu kelangsungan ekonomi daerah bersangkutan.

Dito juga mengatakan, kebijakan kenaikan harga BBM untuk mobil pribadi harus dibarengi dengan program kompensasi yang tepat sasaran.

"Penghematan yang didapat harus digunakan untuk infrastruktur desa, kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum," katanya. Terkait bantuan langsung tunai (BLT) untuk rakyat miskin, ia berpendapat, bisa saja diberikan, namun harus segera.

"Jangan menunggu nanti. Apalagi menjelang pemilu," ujar Dito yang berasal dari Fraksi Partai Golkar.

Sesuai APBN 2013, subsidi BBM dialokasikan Rp193 triliun untuk kuota 46 juta kiloliter.

Data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menunjukkan, sampai triwulan pertama 2013, konsumsi solar sudah berlebih sekitar lima persen dan premium masih di bawah rata-rata kuota 1,3 persen.

Pemerintah memperkirakan tanpa melakukan kebijakan penghematan, konsumsi BBM 2013 bisa mencapai 49 juta kiloliter.

Read more »

Naiknya Harga BBM Bersubsidi Harus Didukung Sistem IT

Pengamat energi dari ReforMiner Pri Agung Rakhmanto mengatakan implementasi kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi untuk mobil pribadi mesti didukung sistem teknologi informasi.

"Pemakaian TI akan mencegah potensi kekacauan antara masyarakat dan petugas SPBU di lapangan," katanya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pemerintah harus mengantisipasi aspek keamanan di lapangan dari implementasi kebijakan kenaikan harga BBM untuk mobil pribadi tersebut.

Penerapan sistem TI tersebut, lanjutnya, mesti dilakukan bersamaan dengan kebijakan pemisahan SPBU.

Pri Agung juga mengatakan, kebijakan kenaikan harga bagi mobil pribadi merupakan opsi paling rasional dibandingkan pembatasan. "Opsi ini mestinya bisa dilakukan pemerintah," ujarnya.

Hal senada dikemukakan pengamat Reforminer lainnya Komaidi Notonegoro.

Menurut dia, pemerintah mesti memakai sistem TI untuk mengefektifkan kebijakan kenaikan harga BBM subsidi bagi mobil pribadi.

"Setiap mobil pribadi dipasang 'barcode' yang hanya bisa dibaca di SPBU khusus mobil. Jadi 'nozzle' di SPBU khusus sepeda motor dan kendaraan umum tidak bisa mengeluarkan BBM untuk mobil pribadi," ujarnya.

Jika pengawasan hanya melibatkan aparat kepolisian, maka masih berpotensi penyalahgunaan. "Namun, kalau pakai TI, tidak ada kompromi lagi," ujarnya.

Komaidi juga mengatakan, kenaikan harga BBM bagi mobil pribadi lebih realistis dibandingkan dipaksakan pindah ke pertamax.

Dari aspek daya beli, beban konsumen yang sebelumnya memakai premium tidak seberat kalau harus pindah ke pertamax.

Dari sisi neraca perdagangan, tidak harus mengimpor pertamax dalam jumlah besar, sehingga tidak memperberat neraca pembayaran.

"Kemampuan produksi pertamax per tahun hanya sekitar satu juta barel," katanya.

Selain itu, dari sisi ketersediaan SPBU, juga jauh lebih mudah diterapkan dibandingkan pembatasan.

Meski, dari sisi penghematan subsidi, lanjutnya, memang lebih rendah dibandingkan pembatasan, karena selisih harga lebih sedikit.

Sedangkan, dari sisi implementasi di lapangan, kalau tanpa sistem TI, sama-sama membutuhkan pengawasan.

"Hal lain yang perlu dicermati adalah pengaruh omset SPBU-nya akibat kebijakan kenaikan harga bagi mobil ini," ujarnya.

Pemerintah akan mengambil opsi menaikkan harga BBM untuk mobil pribadi sebagai upaya mengurangi subsidi komoditas tersebut yang terus meningkat.

Kendaraan jenis sepeda motor dan angkutan umum dan barang tetap memperoleh subsidi penuh atau harga BBM tetap Rp4.500 per liter.

Pemerintah masih membahas waktu, besaran, dan mekanisme yang tepat dari kebijakan tersebut.

Read more »

Pemerintah Dinilai Tidak Perlu Naikkan Harga BBM

Pengamat Ekonomi Rizal Ramli menilai Pemerintah tidak perlu menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk menyikapi subsidi BBM yang semakin memberatkan APBN.

"Masih ada cara lain untuk menghindari kenaikan harga BBM yakni dengan melakukan efisien pengelolaan serta pembangunan kilang minyak dan gas," kata Rizal Ramli, di Jakarta.

Rizal Ramli mengatakan hal itu menyikapi wacana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM.

Menurut dia, jika pemerintah sampai menaikkan harga BBM maka maka akan memberikan dampak ekonomi dan sosial yang cukup besar seperti kenaikan berbagai harga barang sehingga terjadi inflasi yang berujung meningkatkan angka kemiskinan.

Pendiri ECONIT Advisory Group ini menjelaskan, pengelolaan minyak dan gas di Indonesia belum efisien sehingga masih mungkin diefisienkan untuk menghemat anggaran.

Menurut dia, pemerintah mengalokasikan anggaran cukup besar yakni untuk mensubsidi BBM.

Pada APBN 2013, alokasi anggaran subsidi mencapai Rp316,1 triliun. Alokasi anggaran belanja subsidi dalam APBN 2013 tersebut akan disalurkan untuk subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun, yaitu subsidi BBM sebesar Rp193,8 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp80,9 triliun.

"Namun subsidi BBM tersebut masih belum efisien dan belum tepat sasaran," katanya.

Ia mencontohkan, Pemerintah Indonesia membeli BBM sebesar 900.000 barel per hari dari spot market, sehingga harganya mengikuti flukyuasi harga di pasar internasional.

Indonesia yang membeli BBM untuk memenuhi sekitar 60 persen kebutuhan nasional, menurut dia, seharusnya melakukan kontrak kerja jangka panjang dengan negara produsen BBM.

"Pembelian di spot market ini ada selisih harga sekitar dua dolar AS per barel, yang dimanfaatkan oleh importir. Seharusnya ini bisa dieifisiensikan," katanya.

Ia menambahkan, jika selisih harga dua dolar AS tersebut dikalikan jumlah BBM yang diimpor dan dikali satu tahun, maka bisa mencapai satu miliar dolar AS.

Di sisi lain, Riza melihat, belum efisiensinya pengelolaan migas di Indonesia, karena masih mengolah minyak di luar negeri, ada biaya pengolaan dan biaya pajak sehingga makin menambah berat beban APBN.

Ia mengusulkan, jika pemerintah mampu melakukan efisien biaya-biaya yang seharusnya masih bisa diminimalisir maka anggaran subsidi tidak membebani APBN.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah membangun kilanbg minyak di Indonesia sehingga bisa mengolah minyak mentah menjadi BBM di dalam negeri yang juga menurunkan anggaran energi.

 "Jika pemerintah melakukan efisiensi pengelolaan migas, maka tidak perlu menaikkan harga BBM," katanya.

Read more »

Expansi BUMN Menuju Negeri Lain

Dalam minggu ini dua Menteri mengajak 15 BUMN ke Myanmar untuk ekspansi usahanya. BUMN tersebut antara lain: PT Timah Tbk (TINS), PT Pertamina, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Antam Tbk (ANTM), PT Pupuk Indonesia, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia, PT PLN, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Telkom Tbk (TLKM), Perum Bulog, PT Dirgantara Indonesia, PT INTI, PT Indofarma Tbk (INAF), PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI).

Bahkan tiga perusahaan milik negara PT Wijaya Karya (Wika), PT Timah, dan PT Semen Indonesia sudah memperoleh izin operasional di Myanmar, sehingga perusahaan itu siap melanjutkan ekspansi bisnis di negara itu.

Ekspansi BUMN ke negara luar merupakan sebuah keharusan untuk menunjukkan daya saing Indonesia dan juga meraih untung terhadap peluang – peluang yang ada di negara tersebut. Rencana ekspansi ke Myanmar sendiri memiliki banyak peluang dimana negara ini punya beberapa keunggulan di bidang pertanian, telekomunikasi, energi, perdagangan dan investasi. Karenanya, BUMN harus bekerja keras untuk meraih peluang tersebut.

Myanmar tengah membuka investasi pasca terpilihnya Thein Sein menjadi presiden pada 2011 silam. Setelah ekonomi mulai terbuka, dengan potensi sumber daya alam, kelautan, dan pertanian yang banyak, Myanmar mulai dilirik investor dari berbagai negara termasuk Indonesia. Potensi pasar Myanmar yang besar menjadi daya tarik bagi investor asing untuk membuka bisnis. Banyak negara yang mulai menjajaki mengeksploitasi pasar yang baru saja dibuka setelah sekian lama terisolasi dari perekonomian global.

Beberapa proyek investasi yang akan dikerjakan BUMN ke Myanmar:

PT Telekomunikasi Indonesia, akan bekerja sama dengan perusahaan listrik Myanmar untuk menurunkan tingkat loses listrik di negara itu. PT Semen Indonesia membangun pabrik semen untuk juga didistribusikan ke Vietnam. PT Timah akan membangun tambang timah di area konsesi lahan 10.000 hektare. PT GMF menawarkan jasa perawatan pesawat-pesawat milik perusahaan penerbangan di Myanmar. PT Bukit Asam berinvestasi membangun pembangkit PLTU mulut tambang 2X20 MW dengan investasi sekitar 80 juta dolar AS. PT Telkom saat ini sedang menunggu tender lisensi menjadi operator seluler di Myanmar. Perum Bulog, akan bekerja sama dengan Myanmar untuk mengimpor komoditi beras terutama beras yang khusus.

Beberapa sektor pertumbuhan yang nyata saat ini seperti manufaktur, konstruksi, dan energi di Myanmar diperkirakan bisa meraih pertumbuhan hingga 7,5% sementara sektor perdagangan dan jasa bisa meningkat sebesar 7,1%. Namun, sektor agrikultur kemungkinan melemah dengan angka pertumbuhan hanya sekitar 4,5%. Padahal, lebih dari 66% penduduk Myanmar menggantungkan hidupnya di sektor tersebut.

Selain Myanmar juga ada negara-negara lain yang sudah didatangi BUMN. Seperti PT Pertamina merupakan salah satu BUMN yang terlihat aktif berekspansi ke luar negeri dan dalam waktu dekat ini saja BUMN migas itu berniat untuk membeli 32 persen saham Petrodelta S.A, Venezuela milik Harvest Natural Resources. Pertamina juga tengah mengincar ladang minyak di Aljazair dan Irak.

Mengikuti jejak Pertamina,di sektor telekomunikasi, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), juga berambisi menguasai jaringan telekomunikasi di Asia. Saat ini saja Telkom telah memiliki anak perusahaan di Singapura dan Hong Kong dengan bendera PT Telkom Indonesia Internasional (Telin).

Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di Asia Tenggara (ASEAN) dan terbesar kedua di Asia setelah Cina, Indonesia memang harus mulai melakukan ekspansi. Juga sebagai persiapan menyosong ASEAN Economic Community (AEC) di tahun 2015 nanti.

Bisakah BUMN Ekspansi Ke Luar Negeri?

“Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disebutkan bahwa BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. BUMN juga berfungsi sebagai pengelola Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia, sosial dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan pendapatan negara.

Penulis berpendapat jika BUMN ingin melebarkan sayapnya ke luar negeri maka harus memenuhi fungsinya di dalam negeri. Dan jika poin-poin di atas sudah bisa dipenuhi maka tidak alasan BUMN melakukan ekspansi keluar negeri. Apalagi, dengan go international dapat meningkatkan daya saing BUMN dan produk-produk Indonesia akan semakin dikenal di luar negeri dan mengurangi tekanan impor.

BUMN yang go Internasional harus benar-benar siap, dan dari data yang didapat dari anggota DPR di Komisi VI, saat ini hanya ada lima perusahaan yang siap go international, sisanya belum siap. Ke 5 BUMN ini yaitu Garuda, Bank Mandiri, Telkom dan beberapa BUMN konstruksi.

Lalu bagaimana dengan 15 BUMN yang akan ekspansi ke Myanmar ini ! Siapkah Mereka ?

PT Timah yang sudah lebih dulu ekspansi ke Myanmar saja, sebelumnya mendapat penolakan – penolakan baik dari wakil rakyat juga pemerintah daerah setempat.

Pasalnya di tengah melorotnya produksi dan keuntungan yang diperoleh, rencana untuk ekspansi dinilai sebagai rencana yang tak realistis.

Bagaimana menurut pembaca ? Sudah siapkah BUMN diatas untuk go Internasional ?

Read more »

Keputusan Jitu

Setiap hari siapapun kita mesti mengambil keputusan, sejak kita bangun pagi hari, kita sudah harus mengambil keputusan, bangun lebih awal atau lebih lama sedikit atau bangun siang, kita harus memutuskannya. Semua langkah kita selanjutnya ditentukan dengan keputusan kita, sampai kita kembali lagi ke rumah tidak lepas dari tuntutan untuk memutuskan. Keputusan jitu juga dibutuhkan bukan hanya di organisasi tapi dalam banyak hal dinantikan.

Bagaimana dengan organisasi? bagaimana juga dengan bisnis?

Tentunya sama dengan hidup kita, sejak seorang pengusaha memulai sebuah bisnis, maka ia langsung berhadapan dengan keputusan produk apa yang akan dijual? Segmen apa yang akan menjadi target pasar? Strategi pemasaran apa yang harus digunakan? Siapa yang akan dipilih menjadi manajemen perusahaan? Karyawan yang bagaimana yang akan direkrut? Dan serangkaian keputusan yang tidak berhenti sepanjang hari, dan sepanjang waktu berbisnis.

Bisa dikatakan bahwa perkembangan bisnis adalah hasil dari serangkaian keputusan yang telah diambil, karena itu penting sekali mengambil keputusan yang jitu , keputusan yang menguntungkan.

Bagaimana kaitannya dalam sebuah investasi di daerah ?

Keberhasilan sebuah investasi ditentukan dari suatu analisa dan itu akan memunculkan keputusan jitu, contoh saja hal kecil bagaimana seorang investor membeli suatu lahan karet yang tidak kelola dengan baik. Padahal lahan tersebut sudah ditawarkan kepada investor yang lain tidak ada yang tertarik. Tetapi melalui keputusan yang jitu oleh investor ini maka lahan karet ini dibeli. Selang beberapa lama harga komoditas ini meningkat dipasar internasional. Secara otomatis hal ini memberikan keuntungan atas hasil komodiiti lahan itu dan nilai lahan yang meningkat pula. Perlunya keputusan jitu bagai seorang investor dalam melakukan investasi agar mendapatkan keuntungan.

Setiap keputusan mengandung resiko kerugian dan juga keuntungan, yang harus dilakukan adalah bagaimana kita menghindari resiko kerugian. Itulah sebabnya timbul manajemen resiko, atau bahkan dibentuk divisi resiko, yang kerjanya khusus mengelola resiko. Sebuah bisnis perbankan membutuhkan manajemen resiko untuk mengambil keputusan kredit, kalau tidak lulus minimal resiko yang ada, maka permohonan kredit akan ditolak

Sebagai sebuah catatan, kerugian jangka pendek bisa menjadi keuntungan jangka panjang, memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan yang tidak produktif , bermasalah dan tidak bisa dilatih lagi akan memberikan keuntungan di masa depan meskipun harus mengeluarkan biaya besar pada jangka pendek.

Selain resiko dan juga memperhatikan keuntungan jangka panjang juga, maka keputusan yang jitu didasarkan atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Memegang sebuah nilai menjadi lebih penting dari sebuah resiko kerugian. Jika sebuah perusahaan atau organisasi memegang nilai kejujuran, sekalipun merugi bisa dipastikan akan tetap memegang kejujuran.

Sebuah keputusan benar-benar jitu saat sebuah resiko sangat minimal dan memiliki keuntungan maksimal, ditambah memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi.

Read more »

Pengusaha Indonesia Dinilai Perlu Belajar dari Starbucks

(Berita Daerah - Nasional) Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan bahwa pengusaha-pengusaha Indonesia perlu belajar dari Starbucks Coffee Company terkait langkah-langkah terbaik dalam menjalankan perusahaan hingga mendunia.

"Kehadiran pimpinan Starbucks ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh pengusaha Indonesia untuk belajar dalam menjalankan perusahaan hingga memiliki merek yang mendunia," kata Gita, dalam siaran pers yang diterima.

Hal tersebut disampaikan Gita saat bertemu dengan Chairman, President & Chief Executive Officer (CEO) Starbucks Coffee Company, Howard Schultz, yang juga dihadiri Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dan PT Mitra Adi Perkasa, Tbk.

Gita menambahkan, Starbucks juga memiliki keseimbangan dalam hal profit dan aspek sosial, sementara banyak usaha waralaba lainnya yang takut keuntungannya berkurang jika memerhatikan aspek sosial.

"Dengan adanya kesadaran pada aspek sosial dan melakukan pembinaan kepada pegawai serta komunitas lokal, maka masyarakat dan juga pengusaha kecil dapat diuntungkan dengan kehadiran Starbucks," tambah Gita.

Pada kesempatan tersebut, Howard Schultz menyampaikan pengalamannya dalam mengelola Starbucks dan bagaimana perusahaan ini membangun merek global selama 40 tahun.

Dia menyebutkan bahwa kunci sukses perusahaannya adalah cinta (love) dan kemanusiaan (humanity), yang menurutnya tidak diajarkan dalam buku dan kelas bisnis manapun.

"Selain itu, dalam menjalankan bisnis, ada sebuah rangkaian kesuksesan yang telah kami alami dan akan kami sampaikan kuncinya ke kalangan bisnis manapun yang hadir di sini, dan hal tersebut adalah kepercayaan," ujarnya.

Schultz menjelaskan, saat ini media sosial memegang peranan penting dalam membangun dan mengelola sebuah merek global, dan hal tersebut menjadi dasar bagi Starbucks untuk mengalokasikan sebagian besar dana pemasarannya dari media tradisional ke media sosial.

Sejak tahun 1971, Starbucks mulai merintis perjalanannya dan saat ini memiliki gerai lebih dari 16.000 yang tersebar di seluruh dunia, sementara di Indonesia Starbucks masuk pada tahun 2002 melalui PT Sari Coffee Indonesia.

Saat ini, Starbucks telah memiliki 147 gerai di Indonesia, diantaranya berlokasi di Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Yogyakarta, Medan, Balikpapan, Semarang, Batam, dan Makassar.

Read more »

Pelajar Diajak Jadi Konsumen Cerdas

(Berita Daerah - Nasional) Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengajak kalangan pelajar untuk menjadi konsumen cerdas.

"Pesan saya kalau adik-adik belanja, membeli produk dan jasa, adik-adik sebenarnya punya hak," kata Gita pada pembukaan Lomba Gambar dan Melukis Poster di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, ada delapan hak yang dimiliki setiap konsumen, yakni hak membeli barang yang aman, hak mendapatkan informasi produk yang benar, hak untuk memilih produk yang diinginkan, dan hak untuk komplain bila produk tidak sesuai.

Ada pula hak mendapatkan advokasi tentang produk barang dan jasa dari orang lain, hak mendapatkan pembinaan dan hak mendapatkan informasi yang lengkap terkait barang dan jasa yang akan dibeli.

"Jangan sampai adik-adik membeli produk mainan yang berbahaya, misalnya mudah terbakar," katanya.

Pihaknya berharap bahwa ke depannya akan terbentuk masyarakat yang mampu melindungi diri sendiri dari barang dan jasa yang berbahaya.

"Ke depan, saya berharap akan terbentuk masyarakat yang sadar dan mampu melindungi diri sendiri dari barang dan jasa yang membahayakan dirinya sebagai konsumen," katanya.

Menurut survei Badan Perlindungan Konsumen Nasional tahun 2010, katanya, baru 38 persen konsumen Indonesia yang menyadari hak mereka terhadap pembelian barang dan jasa. Sementara hanya 11 persen yang mengetahui bahwa hak tersebut dilindungi Undang-undang.

Dalam menyambut Hari Konsumen Nasional (HKN) 20 April mendatang, Kemendag melakukan serangkaian acara diantaranya lomba gambar bagi siswa SD, lomba lukis poster untuk siswa SMP dan SMA serta lomba menulis untuk blogger dan wartawan.

Read more »

Inflasi Maret 2013 Sebesar 0,63 Persen

(Berita Daerah -Nasional) Pada Maret 2013 terjadi inflasi sebesar 0,63 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 138,78. Dari 66 kota IHK, tercatat 58 kota mengalami inflasi dan 8 kota mengalami deflasi.
Inflasi tertinggi terjadi di Sorong 1,73 persen dengan IHK 156,31 dan terendah terjadi di Pekanbaru 0,04 persen dengan IHK 137,18. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Jayapura 2,63 persen dengan IHK 133,82 dan terendah terjadi di Dumai 0,01 persen dengan IHK 140,6.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks beberapa kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan 2,04 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,40 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,21 persen; kelompok kesehatan 0,24 persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,12 persen; dan kelompok transpor,komunikasi, dan jasa keuangan 0,19 persen.Sedangkan kelompok yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok sandang 0,70 persen

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Maret) 2013 sebesar 2,43 persen, dan tingkat inflasi year on year (Maret 2013 terhadap Maret 2012) sebesar 5,90 persen Komponen inti pada Maret 2013 mengalami inflasi sebesar 0,13 persen, tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari-Maret) 2013 sebesar 0,79 persen, dan tingkat inflasi komponen inti year on year (Maret 2013 terhadap Maret 2012) sebesar 4,21 persen.

Read more »

Kredit Mikro Berbasis Kepercayaan

( Berita Daerah - Nasional )Cerita keberhasilan Grameen Bank telah menjadi inspirasi bagi berbagai negara dan perusahaan skala besar untuk melakukan CSR (Corporate social responsibility) pada mitra binaannya. Prof Muhammad Yunus sebagai pencetus tidak sungkan untuk membagikan keberhasilannya dalam usaha pemberian kredit mikro kepada rakyat miskin dan kaum dhuafa. Presiden SBY pernah bertemu dengan Prof Muhammad Yunus (MY), penerima Nobel Perdamaian 2006 asal Bangladesh dalam Asia-Pacific Regional Microcredit Summit 2008 di Bali. Dari pembicaraan mereka berdua Intinya, membicarakan tentang langkah-langkah teknis dan kegiatan-kegiatan nyata untuk mengurangi kemiskinan, terutamanya melalui pemberian kredit mikro.

Asia-Pacific Regional Microcredit Summit ini diikuti sekitar 700 delegasi dari 60 negara di Asia Pasifik dan dunia. Para delegasi mewakili pengusaha mikro, institusi keuangan mikro, bank dan aktivis keuangan mikro. Tema utama dari pertemuan ini adalah meraih orang-orang miskin, meraih dan memberdayakan perempuan, membangun institusi keuangan yang mandiri, dan memastikan positif efek dalam kehidupan para keluarga miskin dan keluarganya.

Saya teringat kembali dengan buku karya MY (1997) berjudul Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Againts World Poverty. Buku ini secara rinci menceritakan bagaimana MY memulai Grameen Bank dari sebuah proyek percontohan tahun 1976 di desa Jebra dekat kampus Chittagong University, di mana MY mengajar. Penduduk miskin Jebra inilah yang mengilhami MY tentang bagaimana pemberian kredit ke kaum papa bukanlah suatu yang mustahil, bahkan mampu berperan memotong lingkaran setan kemiskinan.

Teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty) karya Ragnar Nurkse mengajarkan bahwa adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya seperti lingkaran yang tidak berujung. Fenomena kemiskinan struktural dan kultural semacam ini menggambarkan bagaimana kaum miskin tetap miskin karena dia miskin, dan demikian terus berlaku secara turun-temurun tanpa menemukan jalan keluar.

Si miskin juga tetap makin terjerat dalam ‘kubangan kemiskinan’ karena mereka mendapatkan pinjaman uang dari pelepas uang (lintah darat), mindring, atau perantara, yang menagih cicilan dan bunga tinggi. Buku MY menceritakan secara lugas bagaimana ‘metodologi’ dan ‘cara kerja’ Grameen Bank mampu membantu si miskin dengan ‘kredit mikro’. Intinya adalah bagaimana memberdayakan si miskin dengan usaha mandiri, self-employment, dan percaya bahwa si miskin selalu dapat membayar kembali pinjamannya. Kendati kredit mikro bukan obat ajaib untuk melenyapkan kemiskinan, namun kekuatan kredit mikro dapat membantu kaum dhuafa untuk memulai usaha sendiri atau memperluas usaha bisnisnya. Ciri utama Grameen Bank: pertama, menggunakan prinsip tanpa surat perjanjian (paperless). Kedua, kepercayaan adalah hal utama dan dalam pelaksanaannya tidak ada pemberlakuan sanksi. Ketiga, Grameen Bank bertujuan untuk membuat sistem perbankan yang adil, prorakyat miskin dan properempuan.

Metode yang digunakan Grameen Bank ini berupa group lending, group sanction atau collateral. Berbeda dengan sistem dan prinsip bank konvensional, cara kerja Grameen Bank melalui pemberian kredit kepada orang miskin, yang sebagian besar tidak berpenghasilan tetap. Grameen Bank merancang kredit mikro berbasis kepercayaan bukan kontrak legal. Konkretnya, peminjam diminta membuat kelompok yang terdiri dari lima orang dengan satu pemimpin. Pinjaman diberikan secara berurutan dengan catatan orang kedua baru bisa meminjam setelah pinjaman orang pertama dikembalikan. Pembayaran pinjaman yang dilakukan Grameen Bank diberikan kepada suatu kelompok miskin dan pembayarannya juga melalui kelompok itu. Jika terdapat nasabah yang tidak mampu membayar, maka teman dalam satu kelompoknya harus membantu supaya orang tersebut mampu membayar. Selain itu, kelompok peminjam dituntut membuat pelbagai agenda sosial yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya.Ada kombinasi antara modal uang dan modal sosial. Dengan menerapkan modal sosial ini, pengembalian utang kepada Grameen Bank bisa mencapai 99%.

Demi keberlanjutan antargenerasi, Grameen Bank memfokuskan pinjaman pada perempuan. Ada dua misi dari aksi ini: Pertama, pemberdayaan perempuan dengan meningkatkan posisi tawar mereka, baik di ruang privat maupun publik. Kedua, peningkatan kualitas hidup anak. Riset membuktikan, peningkatan ekonomi perempuan berbanding lurus dengan tingkat pendidikan dan kesehatan anak. Pemberdayaan ekonomi perempuan berhubungan langsung dengan turunnya angka kematian bayi dan malnutrisi.

Grameen Bank di Bangladesh memiliki 1.181 cabang, bekerja di 42.127 desa, didukung 11.777 staf, menyalurkan kredit sebanyak $3,9 miliar kepada 2,6 juta debitur yang 95% perempuan. Model Grameen Bank direplikasi oleh lebih 250 lembaga keuangan mikro di hampir 100 negara. Prinsip Grameen Bank patut ditimbang sebagai satu alternatif metodologis dalam mengentaskan kemiskinan dan hal ini menjadi inspirasi dalam meningkatkan kemandirian usaha mikro di Indonesia.

Read more »

Piagam Penghargaan Pemenang Lelang Tender di Kantor Dirjen Migas Jakarta

(Berita Daerah - Jakarta) Dirjen Migas Kementerian ESDM A. Edy Hermantoro (tengah) memberikan piagam kepada sejumlah pemenang lelang tender setelah Pengumuman Pemenang Lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Tahap II Tahun 2012 di Kantor Dirjen Migas Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (21/3). Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM mengumumkan pemenang lelang penawaran langsung wilayah kerja migas tahap II Tahun 2012 yang terdiri dari 14 pemenang lelang tender eksplorasi dan pemboran sumur eksplorasi sebanyak 5 sumur dengan total investasi komitmen eksplorasi adalah sebesar 84,295 Juta dolar.

Read more »

Pasokan Gas Masih Kurang Berpihak pada Industri Pupuk

(Berita Daerah - Nasional) Keberpihakan pasokan gas untuk industri pupuk masih lemah, meskipun telah ada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2010, yang mengamanatkan prioritas alokasi gas untuk bahan baku industri pupuk guna menjaga ketahanan pangan.

Hal itu dikemukakan Dirut PT Pupuk Indonesia Holding Company Arifin Tasrif di Jakarta, Kamis, menanggapi Kementerian ESDM yang merekomendasikan pasokan gas untuk pabrik baru PT Petrokimia Gresik (PKG) ke Lapangan Tiung Biru-Jambaran-Cendana yang harganya delapan dolar AS.

"Pada awal kesepakatan Oktober tahun lalu antara PKG dan Husky (pengelola lapangan MDA-MBH), harga gas hanya 6,5 dolar AS/mmbtu," katanya.

Namun, harga itu berubah menjadi 8,8 dolar AS/mmbtu pada rapat dengan Kementerian ESDM, Satuan Kerja Khusus(SKK) Migas, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya antara lain pihak Kemenperin dan PIHC.

Dengan perubahan harga baru itu, katanya, harga gas Husky menjadi lebih mahal dibandingkan dengan Tiung Biru.

"Ada apa ini, padahal antara Direksi Husky dan PKG sudah menyepakati harga gas 6,5 dolar/mmbtu, tapi tiba-tiba berubah. Kami hanya menginginkan kembali kepada kesepakatan itu antar perusahaan itu," ujar Arifin.

Ia mengatakan dengan kenaikan harga gas mencapai delapan dolar tersebut, terjadi kenaikan biaya gas sebagai bahan baku pupuk sebesar 195 ribu dolar/hari, mengingat kebutuhan pabrik baru PKG mencapai 85 MMSCFD.

"Itu berarti ada kenaikan 75 persen dan negara akan membayar lebih mahal, karena pupuk merupakan produk bersubsidi," ujar Arifin.

Ia membantah pihaknya dan direksi PKG yang merupakan anak perusahaan PIHC sudah menyetujui pasokan gas dari Lapangan Tiung Biru, Jambaran seperti yang dikemukan SK Migas. "Itu hanya notulen rapat," ujarnya.

Salah satu isi catatan rapat Kementerian ESDM mempertimbangkan paparan SKK Migas bahwa gas dari Lapangan Tiung Biru, Jambaran memiliki kemampuan pasok lebih panjang (20 tahun) dengan harga gas delapan dolar AS/mmbtu.

"Jika dibandingkan dengan pasokan gas dari lapangan MDA-MBH (9 tahun) dengan harga 8,88 dolar AS/mmbtu dengan target onstream di tahun 2017, maka pasokan gas untuk pupuk lebih layak dipasok dari Lapangan Tiung Biru,"katanya.

Sebelumnya Sekretaris SKK Migas Gde Pradnyana, mengungkapkan masalah pasokan gas ke PKG sudah jelas. "Saat itu sudah disepakati gas ke PKG berasal dari Jambaran," ujarnya (18/3).

Ia mengatakan kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat di Ditjen Migas Kementerian ESDM pada Januari 2013 yang juga dihadiri perwakilan PKG dan Kemenperin.

Senada dengan Arifin, Direktur Teknik dan Pengembangan PKG, Firdaus Syahril, juga membantah sudah ada kata sepakat tentang pasokan gas dari Lapangan Tiung Biru.

"PKG tidak pernah sepakat. Itu pemaksaan sepihak dari SKK Migas," ujarnya.

Read more »

Kartel Bawang Dimunculkan Pihak Tertentu

(Berita Daerah - Jakarta) Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) menuding keberadaan kartel bawang sengaja dimunculkan pihak tertentu untuk melanggengkan impor komoditas tersebut.

Ketua LPNU Mustolihin Madjid di Jakarta, Rabu, mengatakan kartel bawang menjalankan peran untuk mengesankan negara ini kekurangan stok bawang jika kran impor ditutup.

Menurut Mustolihin, kelangkaan bawang merah dan bawang putih yang memicu lonjakan harga komoditas itu tidak terlepas dari permainan jahat yang melibatkan kartel.

"Jadi mereka ingin menjustifikasi kalau impor dihentikan pasokan kita terganggu, yang ujung-ujungnya kran impor akan dibuka kembali selebar-lebarnya," katanya.

Menurut Mustolihin, keberadaan kartel bawang sudah diatur sedemikian rupa melalui mekanisme izin impor.

Kembali dibukanya kran impor, lanjut Mustolihin, yang kemudian diisi oleh importir-importir baru membuka kemungkinan terbentuknya kartel dengan segala permainan jahatnya.

Menurut Mustolihin sangat naif jika Kementerian Pertanian tidak mengetahui adanya kartel tersebut.

"Pendaftaran dan verifikasi importir ada di Kementerian Pertanian, untuk selanjutnya diserahkan ke Kementerian Perdagangan dan keluar izin," katanya.

Ke depan LPNU tetap mendukung kebijakan penghentian impor produk hortikultura, termasuk bawang. Namun, untuk menghindari kemungkinan gangguan stabilitas harga, pemerintah didesak terlebih dahulu memperbaiki produktivitas dan tata niaga produk pertanian di pasaran.

Masyarakat sebagai pelaku pertanian harus diperhatikan, aspek permodalan dari perbankan juga diperhatikan, dan kalangan usahawan diberi ruang, "Pemerintah jangan terlibat secara langsung, tapi memposisikan diri pada pembuat regulasi yang baik," kata Mustolihin.

Keberadaan kartel terungkap dari temuan 394 kontainer berisi bawang putih impor dari China dan Thailand dalam inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di terminal peti kemas Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Atas temuan tersebut KPPU sudah memanggil 11 importir yang disinyalir sebagai pemilik bawang putih tersebut.

Read more »

Pembibitan Sapi Dikembangkan di Australia

(Berita Daerah - Nasional) Pemerintah akan mengembangkan usaha pembibitan anak sapi di Australia untuk mengatasi kekurangan daging sapi di Tanah Air.

"Ini masih berupa pemikiran, tapi kita bisa tugasi 1-2 BUMN untuk mengembangkan bibit sapi di Australia untuk kemudian digemukkan di Indonesia," kata Menteri BUMN Dahlan Iskan, usai menggelar Rapat Pimpinan Kementerian BUMN, di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Selasa.

Menurut Dahlan, biaya pembibitan anak sapi di Australia berkisar Rp2,5 juta per ekor, sedangkan mengimpor anak sapi dari negara itu berkisar Rp4 juta per ekor.

Namun untuk biaya penggemukan sapi di Indonesia jauh lebih murah di Indonesia yang mencapai sekitar Rp2 juta, ketimbang di Australia yang bisa menelan biaya sekitar Rp9 juta.

"Penggemukan sapi di Indonesia lebih baik, makanya kita siap mengembangkan bibit di Australia baru kemudian didatangkan ke Indonesia untuk digemukkan," tegas Dahlan.

Menurut mantan Direktur Utama PLN ini, penggemukan sapi-sapi tersebut bisa dilakukan oleh BUMN, petani, maupun peternak sapi.

Pada praktiknya penggemukan sapai di Indonesia bisa meningkatkan bobot satu ekor sapi dari 250 kilogram menjadi sekitar 450 kilogram, dengan dana yang lebih murah dan waktu yang lebih cepat.

"Untuk melahirkan anak sapi paling efisien di Australia, namun penggemukan lebih cepat di Indonesia," ujarnya.

Meski demikian Dahlan, belum merinci lebih lanjut rencana pembibitan anak sapi di Australia tersebut karena baru bersifat kajian yang akan disampaikan kepada pemerintah, "Program ini tentu harus berdasarkan keputusan pemerintah, sedangkan kesiapan BUMN yang akan menangani pembibitan dan penggemukan tidak masalah," katanya.

Sebelumnya, Dahlan pernah menyebut dua BUMN yang disiapkan untuk merealisasikan program tersebut adalah PT Berdikari, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia.

"Ya, bisa mereka, bisa juga dibentuk konsorsium mulai dari aspek teknis pembibitan dan penggemukan hingga aspek pembiayaannya," tegas Dahlan.

Read more »

Pemerintah Harus Ambil Langkah untuk Atasi Problema Kelangkaan Bawang

(Berita Daerah - Nasional) Anggota Komisi IV DPR RI Habib Nabiel Fuad Al Musawa meminta pemerintah agar menyiapkan solusi atau mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan kelangkaan bawang dan kenaikan harga komoditi tersebut.

Permintaan anggota Komisi IV DPR yang juga membidangi pertanian itu, dalam keterangan persnya, Kamis, berkaitan dengan kelangkaan dan melonjaknya harga bawang merah dan bawang putih dalam dua pekan terakhir.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera asal daerah pemilihan Kalimantan Selatan itu, setidaknya pemerintah bisa melakukan dua langkah, untuk mengatasi permasalahan bawang, yang belakangan melonjak menjadi Rp50.000/kg.

"Langkah tersebut berupa jangka pendek, yaitu pemerintah harus melakukan intervensi dan operasi pasar, serta membongkar dan menindak tegas spekulan yang mengambil untung di balik kenaikan harga bawang," sarannya.

Selain itu, berupa jangka panjang, yaitu berusaha swasembada bawang melalui penyediaan lahan, yang harus terus diupayakan, lanjut alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) Jawa Barat (Jabar) tersebut.

Karena, menurut wakil rakyat dari PKS yang menyandang gelar insinyur dan magister pertanian itu, permasalahan untuk bisa swasembada produk pertanian terkendala keterseidan lahan.

Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pangan itu mengungkapkan, berdasarkan informasi yang dia terima, banyak importir bodong yang tidak semestinya dapat kuota dan menjual-belikan kuota impor.

"Nah, dalam kaitan permasalahan tersebut, kita minta semua pihak dari kementerian terkait, seperti Kemendag, Kementan dan Kemenko, untuk membuka siapa dalang dari kenaikan harga barang secara drastis, sebagaimana terjadi belakangan ini," tandasnya.

"Jangan hal itu seolah-olah hanya persoalan Kementan saja, sedangkan kementerian yang lain saling lempar tanggungjawab. Jika setiap persoalan kenaikan/penurunan harga bahan pangan ditujukan kepada Kementan, ini menjadi pertanyaan," lanjutnya.

Apalagi, ujar Ketua Kelompok Komisi (Poksi) IV FPKS, belum apa-apa Gita Wiryawan selaku Menteri Perdagangan sudah membuat pernyataan di media elektronik akan menghapuskan bea impor.

"Kalau para pemangku kebijakan berpikirnya simplistis dan tidak menyelesaikan substansi masalah, akan jadi apa bangsa ini? lanjut anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Peternakan & Kesehatan Hewan tersebut.

Menurut dia, sikap pragmatis dan kepentingan bisnis jangan mengabaikan semangat bangsa ini untuk mandiri dan berdaulat.

"Bercermin pada realitas dan fenomena global, lazim jika pemerintah juga berpihak kepada petani dan kepentingan nasional. Salah satunya dengan kebijakan membatasi impor," demikian Habib Nabiel.

Read more »