Jokowi Minta Penasihat MRT dari Pihak Netral Dalam Pembangunan MRT

(Berita Daerah - Jabodetabek) Gubernur DKI Jakarta bersikeras akan melibatkan penasihat netral atau independen dalam pembangunan mega proyek Mass Rapid Transit (MRT). Hal ini diperlukan agar pembangunan angkutan massal berbasis rel tersebut objektif.

"Masa semuanya mulai dari uang pinjaman, perencanaan, dan kontraktornya dari Jepang. Lalu, siapa yang awasi? Sehingga harus ada advisor dari negara yang netral," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (2/4).

Jokowi juga menilai, peluang untuk renogisiasi sangat mungkin dilakukan. Karena dalam sebuah perjanjian harus mengakomodir keinginan kedua belah pihak. Selain itu, proses pinjaman yang akan diberikan pihak JICA juga dinilai rumit. Pinjaman baru bisa diberikan setelah tiga bulan kontrak diserahkan dan diperiksa terlebih dahulu oleh JICA.

Seperti diketahui, JICA memberikan pinjaman lunak kepada Pemerintah Indonesia sebesar 120 miliar yen atau setara dengan Rp 15 triliun untuk membangun MRT di Jakarta.

Sebelumnya, Jokowi meminta pihak Singapura dan Shanghai untuk menjadi penasihat dan pengawas dalam pembangunan MRT. Sebab, pihaknya mengaku belum memiliki pengalaman dalam pembangunan MRT. Singapura sendiri merupakan salah satu negara yang berhasil mengembangkan angkutan massal berbasis rel tersebut.