(Berita Daerah - Nasional) Anggota Komisi IV DPR RI Habib Nabiel Fuad Al Musawa meminta pemerintah agar menyiapkan solusi atau mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan kelangkaan bawang dan kenaikan harga komoditi tersebut.
Permintaan anggota Komisi IV DPR yang juga membidangi pertanian itu, dalam keterangan persnya, Kamis, berkaitan dengan kelangkaan dan melonjaknya harga bawang merah dan bawang putih dalam dua pekan terakhir.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera asal daerah pemilihan Kalimantan Selatan itu, setidaknya pemerintah bisa melakukan dua langkah, untuk mengatasi permasalahan bawang, yang belakangan melonjak menjadi Rp50.000/kg.
"Langkah tersebut berupa jangka pendek, yaitu pemerintah harus melakukan intervensi dan operasi pasar, serta membongkar dan menindak tegas spekulan yang mengambil untung di balik kenaikan harga bawang," sarannya.
Selain itu, berupa jangka panjang, yaitu berusaha swasembada bawang melalui penyediaan lahan, yang harus terus diupayakan, lanjut alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) Jawa Barat (Jabar) tersebut.
Karena, menurut wakil rakyat dari PKS yang menyandang gelar insinyur dan magister pertanian itu, permasalahan untuk bisa swasembada produk pertanian terkendala keterseidan lahan.
Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pangan itu mengungkapkan, berdasarkan informasi yang dia terima, banyak importir bodong yang tidak semestinya dapat kuota dan menjual-belikan kuota impor.
"Nah, dalam kaitan permasalahan tersebut, kita minta semua pihak dari kementerian terkait, seperti Kemendag, Kementan dan Kemenko, untuk membuka siapa dalang dari kenaikan harga barang secara drastis, sebagaimana terjadi belakangan ini," tandasnya.
"Jangan hal itu seolah-olah hanya persoalan Kementan saja, sedangkan kementerian yang lain saling lempar tanggungjawab. Jika setiap persoalan kenaikan/penurunan harga bahan pangan ditujukan kepada Kementan, ini menjadi pertanyaan," lanjutnya.
Apalagi, ujar Ketua Kelompok Komisi (Poksi) IV FPKS, belum apa-apa Gita Wiryawan selaku Menteri Perdagangan sudah membuat pernyataan di media elektronik akan menghapuskan bea impor.
"Kalau para pemangku kebijakan berpikirnya simplistis dan tidak menyelesaikan substansi masalah, akan jadi apa bangsa ini? lanjut anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Peternakan & Kesehatan Hewan tersebut.
Menurut dia, sikap pragmatis dan kepentingan bisnis jangan mengabaikan semangat bangsa ini untuk mandiri dan berdaulat.
"Bercermin pada realitas dan fenomena global, lazim jika pemerintah juga berpihak kepada petani dan kepentingan nasional. Salah satunya dengan kebijakan membatasi impor," demikian Habib Nabiel.
0 komentar:
Posting Komentar