"Pemakaian TI akan mencegah potensi kekacauan antara masyarakat dan petugas SPBU di lapangan," katanya di Jakarta, Senin.
Menurut dia, pemerintah harus mengantisipasi aspek keamanan di lapangan dari implementasi kebijakan kenaikan harga BBM untuk mobil pribadi tersebut.
Penerapan sistem TI tersebut, lanjutnya, mesti dilakukan bersamaan dengan kebijakan pemisahan SPBU.
Pri Agung juga mengatakan, kebijakan kenaikan harga bagi mobil pribadi merupakan opsi paling rasional dibandingkan pembatasan. "Opsi ini mestinya bisa dilakukan pemerintah," ujarnya.
Hal senada dikemukakan pengamat Reforminer lainnya Komaidi Notonegoro.
Menurut dia, pemerintah mesti memakai sistem TI untuk mengefektifkan kebijakan kenaikan harga BBM subsidi bagi mobil pribadi.
"Setiap mobil pribadi dipasang 'barcode' yang hanya bisa dibaca di SPBU khusus mobil. Jadi 'nozzle' di SPBU khusus sepeda motor dan kendaraan umum tidak bisa mengeluarkan BBM untuk mobil pribadi," ujarnya.
Jika pengawasan hanya melibatkan aparat kepolisian, maka masih berpotensi penyalahgunaan. "Namun, kalau pakai TI, tidak ada kompromi lagi," ujarnya.
Komaidi juga mengatakan, kenaikan harga BBM bagi mobil pribadi lebih realistis dibandingkan dipaksakan pindah ke pertamax.
Dari aspek daya beli, beban konsumen yang sebelumnya memakai premium tidak seberat kalau harus pindah ke pertamax.
Dari sisi neraca perdagangan, tidak harus mengimpor pertamax dalam jumlah besar, sehingga tidak memperberat neraca pembayaran.
"Kemampuan produksi pertamax per tahun hanya sekitar satu juta barel," katanya.
Selain itu, dari sisi ketersediaan SPBU, juga jauh lebih mudah diterapkan dibandingkan pembatasan.
Meski, dari sisi penghematan subsidi, lanjutnya, memang lebih rendah dibandingkan pembatasan, karena selisih harga lebih sedikit.
Sedangkan, dari sisi implementasi di lapangan, kalau tanpa sistem TI, sama-sama membutuhkan pengawasan.
"Hal lain yang perlu dicermati adalah pengaruh omset SPBU-nya akibat kebijakan kenaikan harga bagi mobil ini," ujarnya.
Pemerintah akan mengambil opsi menaikkan harga BBM untuk mobil pribadi sebagai upaya mengurangi subsidi komoditas tersebut yang terus meningkat.
Kendaraan jenis sepeda motor dan angkutan umum dan barang tetap memperoleh subsidi penuh atau harga BBM tetap Rp4.500 per liter.
Pemerintah masih membahas waktu, besaran, dan mekanisme yang tepat dari kebijakan tersebut.
0 komentar:
Posting Komentar